Bharata Yudha masih dianggap perang paling epik, dramatik, namun juga ironi. Di dalamnya penuh pertarungan, bukan saja melibatkan fisik tetapi juga perang ide dan gagasan. Tak sedikit beraroma tipu daya dan muslihat. Tapi itulah seni berperang, bukan saja tentang keris yang terhunus, tetapi mind game, permainan pikiran.
Krishna dan Sengkuni adalah dua tokoh ikonik yang bertugas memainkan pikiran itu dalam Mahabharata. Tanpa keduanya, kisah keluarga besar Bharata mungkin tidak akan serumit itu. Medan Kuruksetra juga tidak akan banjir darah. Pertarungan antara Pandawa dan Kaurawa itu menjadi arena bagi Krishna yang protagonis dan Sengkuni, si antagonis untuk memainkan seni berperang. Merekalah sesungguhnya mastermind perang antarsaudara itu.
Krishna dan Sengkuni mempertontonkan kelihaian sekaligus kelicikan, tipu daya dan muslihatnya melalui beragam skenario. Beberapa lakon itu bahkan mengagetkan, di luar nalar, unbelievable. Misalnya saja, bagaimana Prabhu Salya tiba-tiba menjadi panglima perang Kaurawa, Karna yang mati di tangan adiknya sendiri, Arjuna. Aswatama dibuat sedih sejadi-jadinya saat mendengar Drona tewas, padahal gajah tunggangan sang bhagawan yang mati.
Tentu, peperangan seperti dalam Mahabharata, juga Ramayana, dan epos lainnya menjadi satu lanskap pemikiran politik Hindu. Dalam konteks ini, India kuno ikut menyumbangkan salah satu tradisi intelektual paling kompleks dan mendalam. Melalui berbagai teks, seperti kitab Arthashastra hingga Dharmasastra, ditemukan banyak gambaran komprehensif tentang seni bernegara, termasuk dimensi yang acapkali dikenal dengan tipu daya politika.
Melalui tipu daya tersebut, strategi dan taktik canggih nan mutakhir dalam perebutan, penguasaan, pengelolaan, dan stabilisasi kekuasaan dapat dilakukan. Meski analog dengan kelicikan dan perilaku negatif, tipu daya dan muslihat dalam tradisi Hindu klasik mempunyai pondasi etis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari pemikiran tentang tatanan moral dan kosmis (dharma).
Arthasastra yang disusun Rsi Kautilya, purohita Kerajaan Mauriya, yang juga dikenal sebagai Chanakya adalah karya politik paling berpengaruh bagi umat Hindu. Dalam kitab ini, politik dipahami sebagai bagian dari Artha, yaitu tujuan hidup yang berkenaan dengan kemakmuran material dan tata kelola kekuasaan.
Berdasarkan konsep yang diwedarkan Arthasastra itu, strategi melalui tipuan dan muslihat tidak selalu harus diasosiasikan sebagai pelanggaran moral namun dapat menjadi alat yang sahih sepanjang digunakan dalam rangka melindungi stabilitas negara. Juga selama untuk menghasilkan pemeliharaan dunia, kestabilan sosial, atau kesejahteraan umum (lokasamgraha), kebangkitan dan kesejahteraan bagi semua orang (sarwodaya), serta kebaikan tertinggi atau kemaslahatan jangka panjang (shreyas).
Untuk mewujudkan cita-cita ideal Arthasastra itu, maka pertama, Kautilya menjadikan politik sebagai sains praktis, di mana kekuasaan harus dipandang sebagai sesuatu yang dikelola dengan kalkulasi rasional. Artinya, setiap keputusan negara mesti berbasis data dan informasi yang valid, perhitungan resiko yang akurat dan analisis manfaat. Bukan sekadar selera atau kepentingan raja (penguasa).
Kedua, tipu daya adalah bagian integral dari diplomasi. Kautilya memberikan konsep Sama (persuasif/negosiasi), Dana (pemberian hadiah atau insentif), Bheda (menciptakan perpecahan di pihak lawan), dan Danda (kekuatan atau hukuman). Khusus untuk Bedha misalnya, sering dianggap sebagai salah satu bentuk politik tipu daya, namun tetap sah sebagai bagian dari strategi bernegosiasi dan berdiplomasi.
Ketiga, etika harus dipraktikkan dengan fleksibel karena tujuan negara dapat membenarkan cara-cara tertentu. Bagi Kautilya, dan kita (umat Hindu), dunia politik itu selalu tidak sempurna. Oleh karenanya, pejabat publik wajib menjalankan fleksibilitas moral, khususnya saat keamanan negara berada dalam ancaman dan bahaya. Yang perlu digarisbawahi, fleksibilitas ini tetap harus bertumpu penuh pada dharma negara, yaitu menjaga kesejahteraan orang banyak (rakyat).
Untuk meyakinkan pandangan Kautilya, kita harus kembali mengingat konsep tipu daya politik yang dimainkan dalam Mahabharata. Sedikit dari contoh itu, misalnya strategi Krishna yang meminta Yudhisthira untuk mengatakan separuh kebenaran akan melumpuhkan kekuatan Drona. Begitu juga penyamaran Pandawa selama masa pengasingan di hutan (wana parwa) adalah bentuk “kelicikan strategis” yang sah demi tegak dan kokohnya dharma. Jadi, tipu daya bukan lagi muslihat semata, namun simbol dilema moral atas pertanyaan yang akan terus diperdebatkan: apakah tindakan tak sepenuhnya etis dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menegakkan keadilan?
Lanskap pemikiran, sebagaimana dalam tradisi intelektual yang termaktub dalam kitab suci Arthasastra, Mahabharata dan Dharmasastra, secara sadar telah memengaruhi diskursus politik India kuno (juga Hindu kuno) hingga ke masa modern, bahkan post-modern. Banyak pemikir nasionalis dan intelektual India hingga awal abad ke-20 menanggapi konsep politik tipu daya itu dengan cara berliyanan. Mahatma Gandhi misalnya. Ia menolak strategi tipu daya yang keras sebagaimana digagas Kautilya, namun saat bersamaan Gandhi juga mengakui pentingnya kecerdikan, siasat dan taktik tingkat tinggi dalam perjuangan politik.
Dialektika wacana politik dari India kuno ke masa kini, setidaknya menghasilkan warisan politika Hindu. Warisan ini akan terus menjadi bahan kajian yang tidak pernah habis. Misalnya, bagaimana ilmuwan politik sering menjuluki Kautilya sebagai “Machiavelli dari India” atau “Machiavelli dari Timur”. Selain itu, kitab Arthasastra oleh para sejarawan dipandang sebagai catatan realistis yang mendokumentasikan kondisi politik Asia Selatan saat itu. Dan sebagai filosof, Kautilya juga dianggap sebagai jembatan antara etika dan realpolitik.
Seturut dengan diskusi dan kajian kritis itu, baik yang sudah maupun akan dilakukan, penting mengartikulasikan makna tipu daya dan muslihat itu dalam studi-studi politik kontemporer. Paling tidak, studi ini akan menjawab beberapa persoalan tentang bagaimana masyarakat kuno memandang legitimasi dan kekuasaan, bagaimana strategi politik memiliki dimensi etis dan spiritual, dan bagaimana dilema moral dalam kepemimpinan akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Kerangka akademis ini akan menolong kita untuk memahami politik sebagai ruang yang penuh dengan segala kemungkinan, diliputi kalkulasi, strategi, taktik, siasat, nilai dan kompromi, bukan semata arena perebutan kekuasaan.
Dus, tipu daya dalam politika Hindu bukanlah sekadar kelicikan alternatif yang melanggar etika dan norma. Sekali lagi, dalam konteks India kuno, itu semua adalah bagian tak terpisahkan dari strategi bernegara. Ia tetap dibatasi oleh nilai-nilai dharma untuk selalu mengutamakan lokasamgraha, sarwodaya dan shreyas. Dengan memahami tradisi ini, kita bukan hanya sedang belajar tentang sejarah politik India, tetapi juga menemukenali berbagai peradaban yang mencoba menjawab pertanyaan klasik bagaimana kita sanggup memerintah dengan bijaksana di dunia yang tidak pernah sempurna? [*]