Apa Setelah Bencana Denpasar?

Bagi sebagian besar masyarakat Denpasar, Rabu, 10 September 2025, bertepatan dengan hari suci Pagerwesi akan dikenang sebagai hari kelabu. Bahkan mulai ada trauma kolektif. Curah hujan yang mengguyur kota sejak sehari sebelumnya, membuncah menjadi banjir bandang. Korban jiwa dan harta benda seolah menjadi “tumbal” ganasnya air yang mencari jalan mengalir saat bendungan sudah tak sanggup lagi menahannya.

Saat kejadian, tentu bukan hanya Denpasar yang terpapar banjir. Hampir seluruh Bali, terutama dengan wilayah yang lebih rendah. Mengingat watak air yang mengalir dari atas ke bawah, maka dugaan gunung, bukit dan hutan yang mulai gundul serta sendimen sungai yang dangkal menjadi penyebab bencana. Selain tentu bangunan, sebagian dicurigai belum layak, setidaknya bermasalah dengan ijin, makin marak berdiri.

Abing tukad yang seharusnya dipenuhi pepohonan, dan steril dari bangunan, sudah mulai menipis. Lahan persawahan juga habis terjual, entah menjadi hotel, villa, hunian pribadi dan terutama kompleks perumahan. Kawasan hijau yang digadang-gadang imun dari pembangunan, dikarenakan perubahan tata ruang wilayah kini banyak “menguning”. Dalihnya sederhana, kebutuhan lahan bagi penduduk semakin tinggi. Namun ironinya, hotel, villa dan hunian pribadi malah banyak dimiliki orang luar Bali dan asing.

Saat orang Bali [kita] abai dengan masa depan yang dicelakainya sendiri, bencana datang untuk membayar kepongahan massal ini. Banjir menagih janji suci yang kita kumandangkan setiap hari. Mulut kita begitu mudah menguncarkan tat twam asi, tulisan di atas kertas para akademisi begitu rapi mengurai makna tri hita karana. Sayangnya niraksi nyata, karena memang sedari kecil semua itu wajib kita hafalkan saja. Belum menjadi refleks sosial, apalagi jalan hidup.

Konsep, ajaran, dan mantra suci adalah pedoman agar hidup menjadi teratur, tertib, dan membuat kita bahagia. Namun penyokong kebahagiaan itu juga dari perilaku dan apa yang kita bangun. Nasihat kitab suci tidak akan menghindarkan kita dari masalah, jika kita masih memperlakukan alam hanya sebagai obyek. Padahal hubungan kita dengannya bersifat dialektis. Jika memang Tuhan berada di alam, sebagaimana juga tersurat dalam mantra dan sloka kitab suci, maka cintailah alam, karena menyakitinya hanya akan menyakiti Tuhan.

Pasca bencana banjir Denpasar, dan Bali pada umumnya, narasi yang berkumandang, khususnya di sosial media, ya kalau tidak menyoal kembali keampuhan ajaran Tuhan, ya menyalahkan pemerintah. Dalam era post truth, di mana framing dan persepsi lebih penting, “kegaduhan” seperti itu sah saja. Namun yang jauh lebih penting adalah keberanian kita melakukan perubahan, terutama dalam mengelola dan memperlakukan alam.

Jika dikaitkan dengan kajian-kajian akademis, terutama dalam antropologi tentang bencana (the anthropology of disaster), sudah lama dipikirkan antropolog Ken Hewitt yang pada 1983 menulis Interpretation of Calamity: From the Viewpoint of Human Ecology. Sejak itu, antropologi kebencanaan makin populer seiring banyaknya bencana diberbagai negara, termasuk yang kini banyak ditakuti: lapisan es abadi yang terus mencair atau lubang ozon yang makin menganga.

Dus, antropologi kebencanaan akhirnya menjadi bagian ekologi kebudayaan, perluasan dari paradigma materialisme kebudayaan yang digagas Marvin Harris (1988) dalam The Theoretical Principles of Cultural Materialism. Harris memandang pentingnya materi, yakni infrastruktur untuk mendukung kebudayaan manusia. Prioritas strategis diberikan kepada produksi etik dan perilaku serta reproduksi dengan budaya yang menyatu dalam keteraturan yang terjadi di alam semesta. Menurutnya, manusia hanya bisa berusaha untuk membuat equilibrium antara reproduksi, produksi dan konsumsi energi.

Pandangan Harris itu lalu bertalian erat dengan ekologi kebudayaan yang memfokuskan perhatiannya pada aspek hubungan manusia dengan lingkungan, sebagaimana keyakinan Julian Steward dalam The Concept and Method of Cultural Ecology (1988). Sumbangan nyata Steward adalah ketika ia menggagas bahwa lingkungan dan kebudayaan bukanlah dua lapangan yang berbeda. Sebaliknya, keduanya saling terlibat dalam hubungan dialektis. Artinya, lingkungan dan manusia secara timbal balik saling memengaruhi.

Seturut dengan pandangan para antropolog itu, tentu sejalan juga dengan ahli agama dan budaya, maka sudah saatnya ada intervensi bahkan kebijakan tidak populis dari pemerintah untuk tidak mengalihfungsikan lahan sesuai peruntukannya, mengembalikan lahan dari bangunan liar yang tidak berijin, berani menolak perintah pusat untuk kepentingan kapital, mempertahankan kawasan hijau apapun alasannya, mengalokasikan anggaran besar untuk memulihkan gunung, hutan dan danau, memberishkan sungai dan drainase, serta memperbanyak karang suwung sebagai lahan resapan. Jangan lupa, memfasilitasi semudah-mudahnya bagi warga untuk mengelola sampah, karena kejadian banjir Denpasar, ditengarai 60 ton sampah dibuang tiap hari ke Tukad Badung yang menghambat laju air menuju Waduk Muara Nusa Dua.

Good will di atas butuh nyali political will dari pemerintah. Masa depan Bali dipertaruhkan, bukan semata untuk kepentingan pariwisata, tetapi kelangsungan hidup orang Bali, budaya dan agamanya. Para pemangku kebijakan tidak perlu lagi kaget dan terkejut saat, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup memberikan data bahwa DAS Tukad Ayung kini tinggal 3% karena ekspresi itu malah ditanggapi sebagai drama penyelamatan diri, bukan solusi.

Pun, kepada para penyiar agama, bencana tidak “dijual” hanya sebagai takdir yang tidak perlu diratapi. Tuhan malah akan “marah” jika kita semua diam, hanya omon-omon, apalagi mendiamkan kejahatan lingkungan yang dilakukan di depan mata kepala sendiri. Alam adalah pemantul sejati perilaku kita. Jika akhir-akhir ini alam menghadiahi kita bencana, entah banjir atau longsor, itu karena alam memantulkan kembali perilaku kita kepada alam [*]